Blog

  • Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNG Laksanakan Diseminasi Project Akhir Magang MBKM di BPSDM Provinsi Gorontalo

    Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNG Laksanakan Diseminasi Project Akhir Magang MBKM di BPSDM Provinsi Gorontalo

    Gorontalo, 26 Mei 2025 — Empat orang mahasiswa dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), telah melaksanakan diseminasi project akhir sebagai tanda berakhirnya masa magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo.

    Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh mentor magang, Rimawahyuni Antula, S.Kom, yang merupakan ASN BPSDM Provinsi Gorontalo. Turut hadir pula dosen pembimbing dari UNG, Syarifa Niode, S.Ds., M.Ds., yang memberikan tanggapan dan evaluasi terhadap hasil kerja mahasiswa selama mengikuti program magang.

    Keempat mahasiswa yang mengikuti magang ini adalah:

    1. Angriani Nurdin
    2. Selvi Abdullah
    3. Maliqha Aulia Napu
    4. Sri Ismilawati Mutala

    Dalam pemaparan diseminasi, para mahasiswa mempresentasikan project akhir yang telah mereka kerjakan selama menjalani magang di BPSDM Provinsi Gorontalo, khususnya pada bidang kehumasan dan publikasi kelembagaan. Adapun bentuk kegiatan yang mereka lakukan antara lain:

    • Dokumentasi kegiatan kelembagaan BPSDM
    • Pengelolaan konten media sosial
    • Produksi video profil kelembagaan
    • Penulisan berita dan publikasi kegiatan

    Magang MBKM Mandiri ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan mahasiswa dengan pengalaman nyata di dunia kerja, serta mengasah kemampuan berpikir strategis, kolaboratif, dan kreatif di bidang komunikasi publik.

    Dalam sambutannya, mentor magang Rimawahyuni Antula menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para mahasiswa selama mengikuti program magang. Ia berharap pengalaman ini menjadi bekal penting bagi mereka dalam menghadapi tantangan profesi di masa depan. Sementara itu, Dosen Pembimbing UNG, Syarifa Niode, menekankan bahwa dunia pendidikan tinggi harus mampu memberikan ruang aktualisasi bagi mahasiswa dalam penguatan kompetensi praktis. Ia mengapresiasi dukungan dari BPSDM Provinsi Gorontalo yang telah menjadi mitra strategis kampus dalam implementasi program MBKM.

    Melalui kegiatan magang ini, diharapkan sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah daerah semakin erat, sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan yang relevan dan aplikatif dalam dunia kerja nyata.

  • BPSDM Provinsi Gorontalo Bersama UKPBJ Kota Gorontalo Gelar Sosialisasi dan Pendampingan Persiapan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Level 1

    BPSDM Provinsi Gorontalo Bersama UKPBJ Kota Gorontalo Gelar Sosialisasi dan Pendampingan Persiapan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Level 1

    Gorontalo, 26 Mei 2025 — Dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Gorontalo melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Akun sebagai persiapan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Level 1. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Walikota Gorontalo dan diikuti oleh para pejabat administrator dan pengawas dari sejumlah perangkat daerah.

    Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, Budiyanto menekankan bahwa penguatan kompetensi pengadaan barang/jasa merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

    “Saat ini, penguasaan kompetensi PBJ menjadi syarat mutlak, tidak hanya bagi pejabat fungsional, tetapi juga bagi pejabat struktural yang terlibat langsung dalam proses pengadaan. Ini bagian dari upaya membangun profesionalisme ASN dan meminimalisir risiko dalam proses PBJ,” tegas Budiyanto.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Plh. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Drs. Iskandar Moerad, M.H. yang menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara BPSDM Provinsi dan UKPBJ Kota Gorontalo dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN daerah, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

    “Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti tahapan ini secara serius hingga tuntas dalam pelatihan dan sertifikasi nantinya, karena ini akan menjadi bagian penting dalam jenjang karier dan kualitas pelayanan publik kita ke depan,” ujar Iskandar. Sementara itu, Kepala Bagian UKPBJ Kota Gorontalo menyampaikan teknis pendampingan pembuatan akun dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh peserta untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi PBJ Level 1 yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Selanjutnya Plt. Kepala Bidang Bangkom Teknis Agung Siswandi Kadir, S.STP bersama tim BPSDM menyampaikan dan mendampingi peserta dalam proses pembuatan akun maupun pendataan peserta yang telah memiliki akun.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN Pemerintah Kota Gorontalo semakin siap dan kompeten dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Berikan Materi Manajemen Mutu Pelayanan Publik dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

    Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Berikan Materi Manajemen Mutu Pelayanan Publik dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

    Gorontalo, 26 Mei 2025Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. Sofian Ibrahim, M.Si., memberikan materi bertajuk “Manajemen Mutu Pelayanan Publik” dalam sesi pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (26/5/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo, dalam rangka penguatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan para pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah.

    Dalam paparannya, Sekretaris Daerah menekankan pentingnya orientasi pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa manajemen mutu bukan hanya sebatas proses administratif, tetapi merupakan komitmen menyeluruh dari seluruh lini organisasi untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.“Pelayanan publik yang bermutu adalah cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kita tidak hanya dituntut untuk bekerja cepat, tapi juga bekerja dengan standar mutu yang terukur, terpantau, dan terus diperbaiki,” ujar Sekda dalam presentasinya.

    Lebih lanjut, ia juga menyinggung tentang pentingnya penguatan sistem evaluasi dan inovasi layanan serta keterlibatan aktif ASN dalam menciptakan perubahan yang positif melalui pola kepemimpinan yang visioner dan adaptif terhadap tantangan zaman.

    Sesi pembelajaran ini diikuti secara antusias oleh para peserta PKP Angkatan II berjumlah 40 orang yang merupakan pejabat pengawas dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Mereka juga berkesempatan melakukan dialog interaktif dan menyampaikan pandangan terkait praktik pelayanan publik di unit kerja masing-masing.

    Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II ini dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2025 yang telah memasuki tahapan klasikal sebelum pelaksanaan studi lapangan, dengan sejumlah materi muatan subtansi lembaga (MTSL) dan hal-hal strategis dengan narasumber yang berasal dari kalangan pejabat tinggi daerah, akademisi, hingga praktisi pemerintahan.

  • BPSDM Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai

    BPSDM Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai

    Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo memimpin rapat evaluasi disiplin dan kinerja pegawai

    Gorontalo, 26 Mei 2025 — Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai yang bertempat di Auditorium Nusantara BPSDM Provinsi Gorontalo.

    Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, S.Sos., M.Si., bersama Plt. Sekretaris BPSDM, Nuraini Abdullah, S.IP., M.Si., serta diikuti oleh seluruh ASN dan tenaga pendukung di lingkungan BPSDM. Dalam arahannya, Kepala BPSDM menekankan pentingnya disiplin pegawai, khususnya dalam hal kehadiran, keaktifan, dan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan BPSDM. Ia juga mengingatkan agar setiap pegawai dapat memanfaatkan waktu luang secara produktif dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

    Rapat dilaksanakan di Auditorium Nusantara BPSDM Provinsi Gorontalo

    Lebih lanjut, Budiyanto juga menyoroti kembali kriteria dan mekanisme penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ia menegaskan bahwa pemberian TPP harus didasarkan pada penilaian kinerja dan kehadiran melalui aplikasi e-Kinerja dan e-Presensi. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala bidang dan sekretaris agar secara aktif melakukan penilaian terhadap bawahan masing-masing secara objektif dan tepat waktu.

    Dalam penutup arahannya, Kepala BPSDM juga mengingatkan pentingnya penyelesaian persoalan internal melalui cara-cara yang santun dan musyawarah.

    “Jika ada persoalan di internal, mari kita selesaikan dengan baik melalui forum diskusi dan musyawarah. Musyawarah itu merupakan langkah yang selalu diambil oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan itu menjadi teladan bagi kita semua,” ujar Budiyanto.

    Sementara itu, Plt. Sekretaris BPSDM, Nuraini Abdullah, turut menegaskan kembali pentingnya ketepatan waktu dalam pengisian laporan kinerja harian dan presensi pegawai. Ia menyampaikan bahwa keterlambatan dalam proses ini akan berdampak langsung pada proses administrasi, terutama dalam hal pembayaran TPP.

    “Kami mohon perhatian serius dari seluruh pegawai agar tidak lagi menunda-nunda pengisian kinerja harian dan presensi. Ini sangat berkaitan dengan proses pembayaran TPP yang menjadi hak ASN,” tandas Nuraini. Rapat ini merupakan bagian dari agenda rutin pembinaan dan pengawasan internal yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

    Kepala BPSDM dan Plt. Sekretaris memimpin rapat evaluasi disiplin dan kinerja

    Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk budaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil, guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

  • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo meraih penghargaan sebagai Terbaik I dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Tahun 2024 tingkat Provinsi Gorontalo.

    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo meraih penghargaan sebagai Terbaik I dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Tahun 2024 tingkat Provinsi Gorontalo.

    Gorontalo, 21 Mei 2025 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo meraih penghargaan sebagai Terbaik I dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Tahun 2024 tingkat Provinsi Gorontalo. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam kegiatan Penguatan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Rabu (21/5/2025).

    Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, MM menyerahkan penghargaan terbaik I Pengelolaan Arsip tingkat Provinsi Gorontalo kepada Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo

    Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menekankan bahwa arsip memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan modern. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengubah paradigma terhadap arsip, dari yang sebelumnya dianggap sebagai bagian akhir dari proses, menjadi elemen awal yang krusial dan menentukan.

    “Arsip itu pada hakikatnya adalah awal dari sebuah sistem. Mungkin kita harus merubah paradigma berpikir kita bahwa arsip adalah bagian yang terakhir dari sebuah sistem. Sebenarnya tidak ada sistem yang berakhir karena itu terus berputar,” ujar Gusnar.

    Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan tiga fungsi utama arsip, yakni sebagai sumber informasi, cerminan akuntabilitas, dan dasar legalitas atau legal standing. Dengan pengelolaan arsip yang baik, sebuah institusi dapat memastikan transparansi, keabsahan tindakan administratif, serta kesiapan menghadapi pemeriksaan di kemudian hari.

    Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa BPSDM Provinsi Gorontalo telah menerapkan standar kearsipan yang unggul, serta mendukung penuh transformasi digital pemerintahan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Hilman Rosmana, serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dan perwakilan kabupaten/kota.

  • Zona Integritas : BPSDM Provinsi Gorontalo Bersama Inspektorat, Gelar Rapat Evaluasi Zona Integritas.

    Zona Integritas : BPSDM Provinsi Gorontalo Bersama Inspektorat, Gelar Rapat Evaluasi Zona Integritas.

    Gorontalo, 20 Mei 2025 — Dalam rangka memperkuat komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo menggelar rapat evaluasi bersama Tim Penilai Internal Zona Integritas dari Inspektorat Provinsi Gorontalo.

    Rapat ini digelar di ruang kerja Kepala BPSDM dan dihadiri oleh Kepala BPSDM, Sekretaris, para Kepala Bidang, serta perwakilan Widyaiswara.
    Memasuki tahun ketiga dalam pembangunan Zona Integritas, BPSDM terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pada kesempatan ini, Tim Penilai Internal menyampaikan hasil evaluasi dan sejumlah catatan penting dari Tim Penilai Nasional yang menjadi bahan refleksi untuk penilaian tahun 2025.

    Kepala BPSDM dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh jajaran BPSDM siap melakukan langkah-langkah korektif secara menyeluruh. Kepala BPSDM juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang dan perencanaan yang terintegrasi agar pembangunan Zona Integritas tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar membawa perubahan budaya kerja dan menjadi nilai jual untuk BPSDM dalam bersaing dengan BPSDM daerah lain dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi serta peningkatan akreditasi lembaga diklat.

    Melalui rapat ini, Kepala BPSDM menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dan memastikan seluruh perangkat organisasi bergerak dalam satu arah untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel.

  • PBJ Level I : BPSDM Provinsi Gorontalo dan UKPBJ Kota Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi

    PBJ Level I : BPSDM Provinsi Gorontalo dan UKPBJ Kota Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi

    Rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang rapat BPSDM Provinsi Gorontalo ini dihadiri langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo beserta jajaran Bidang Bangkom Teknis, serta beberapa pejabat dan jajaran Bagian UKPBJ Kota Gorontalo.

    Gorontalo, 20 Mei 2025 — Dalam upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, BPSDM Provinsi Gorontalo melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (Bangkom Teknis) bersama Bagian UKPBJ Kota Gorontalo menggelar rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) Level 1.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola pengadaan barang/jasa sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    Dalam arahannya, Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa pelatihan dan sertifikasi PBJ Level 1 merupakan salah satu langkah strategis untuk menciptakan SDM pengadaan yang andal dan tersertifikasi, terutama dalam menghadapi tantangan pengadaan yang semakin kompleks dan berbasis digital.

    Melalui pelatihan ini, harapan besar Wali Kota Gorontalo banyak yg lulus sertifikasi uji kompetensi. Sementara itu, perwakilan dari Bagian UKPBJ Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi dan harapan agar pelatihan ini dapat segera terlaksana dengan sasaran peserta yang telah teridentifikasi dan memenuhi syarat administrasi maupun teknis. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 120 orang, terdiri dari KPA dan ASN yang baru dilantik 100% dan PPPK. 30 Orang PA yang akan mengikuti ujian kompetensi PBJ Level 1.

    Rapat ini juga membahas teknis pelaksanaan pelatihan, penjadwalan kegiatan, kebutuhan narasumber dan asesor bersertifikat, serta ketersediaan sarana pendukung pelatihan.

    Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan pelatihan dan sertifikasi PBJ Level 1 dapat segera direalisasikan, guna mendukung terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi di Kota Gorontalo.

  • Gubernur Gorontalo: Komunikasi dan Pengaruh adalah Kunci Kepemimpinan di Era Digital

    Gubernur Gorontalo: Komunikasi dan Pengaruh adalah Kunci Kepemimpinan di Era Digital

    Bone Bolango, 19 Mei 2025 – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 sekaligus menjadi pemateri yang diselenggarakan di Auditorium BPSDM Provinsi Gorontalo.

    Dalam materinya yang berjudul “Kepemimpinan Pelayanan Publik”, Gubernur menekankan bahwa komunikasi yang efektif dan kemampuan membangun pengaruh adalah kunci utama dalam kepemimpinan, khususnya di era digital. Pejabat pengawas juga harus mengetahui Tingkatan Kemepimpinan Teknis yaitu paham banyak dari yang sedikit, karena berada di level jabatan pelaksana kegiatan.

    Beliau juga mengingatkan pentingnya peran pengawasan sejak tahap perencanaan, serta menyoroti bahaya kepemimpinan populis yang hanya berorientasi pada pencitraan media sosial.

    Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Gorontalo dan dilaksanakan secara blended learning dari 13 Maret hingga 21 Agustus 2025.

    Dengan pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap lahirnya pemimpin-pemimpin pengawas yang tidak hanya memahami teknologi dan regulasi, tetapi juga mampu membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

  • Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Buka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025

    Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Buka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025

    Bone Bolango, 19 Mei 2025 – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo, bertempat di Aula BPSDM, Senin (19/5/2025).

    Kegiatan ini diikuti oleh 40 pejabat pengawas dari lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kepala BPSDM, Budiyanto Sidiki, menyampaikan bahwa “pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial, membentuk pejabat pengawas yang profesional, serta berintegritas dalam menghadapi dinamika birokrasi”
    Pelatihan berlangsung dalam beberapa tahapan mulai dari Self Learning, Distance Learning, Klasikal Daring, hingga studi lapangan dan seminar implementasi, yang akan berakhir pada Agustus 2025.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan semangat dan tanggung jawab guna mendukung tercapainya kinerja pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

  • Wagub Gorontalo Dukung Program PNM untuk UMKM Perempuan

    Wagub Gorontalo Dukung Program PNM untuk UMKM Perempuan

    Kota Gorontalo, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyatakan dukungannya terhadap program pembiayaan yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), khususnya bagi pelaku UMKM perempuan di Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikannya usai audiensi dengan PT PNM Gorontalo, di ruang kerja Wagub, Senin, (5/5/2025).

    Menurut Idah, kehadiran PNM menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah. Ia juga menyebutkan, PNM punya dua unit pembiayaan, yaitu Mekar dan ULaMM. Kemudahan akses dan persyaratan dalam program tersebut juga mudah menurut Idah.

    “Saya pribadi sangat mendukung program ini karena prosesnya mudah dan bisa diakses oleh pelaku usaha pemula maupun yang sudah berjalan. PNM mengajarkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab karena dana harus dikembalikan. Beda dengan bantuan hibah dari pemerintah yang tidak menuntut pengembalian,” ujar Idah.

    Idah juga mengapresiasi sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam program Mekar, di mana anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama untuk keberhasilan usaha.

    “Ketua kelompok punya peran penting untuk memotivasi anggotanya. Jangan sampai ada yang justru jadi beban bagi kelompok lain. Ini membentuk rasa tanggung jawab kolektif,” katanya.

    Direncanakan, pada 21 Mei 2025 nanti, PNM akan menggelar kegiatan pemberdayaan untuk 500 pelaku UMKM perempuan di gedung Sumberia. Hal ini menurut Idah sebagai bentuk nyata bahwa perempuan menjadi kekuatan utama dalam ekonomi keluarga.

    “Ini membuktikan bahwa perempuan adalah tulang punggung keluarga. Dari 500 peserta itu, semuanya perempuan pelaku UMKM dari berbagai sektor. Pemerintah tentu mendukung penuh langkah ini,” tandasnya.

    Selain audiensi dengan PT PNM (Persero), Wagub Idah jug menerima audiensi dari perwakilan Federasi Dance Sport dan Breaking Indonesia Provinsi Gorontalo, yang akan berlaga dalam ajang Festival Olahraga Nasional di Bali.

    Pewarta : Echin